Begitu ditunjuk jadi Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono tidak menelepon ibunya. Orang pertama yang ia video call adalah Rocky Gerung. Ia sendiri yang bercerita, Kamis 29 Oktober lalu di acara Transformasi BGN 2.0. Waktu itu ia sedang galau, dan Rocky, yang ia sebut senior sekaligus mentor, yang lebih dulu terpikir. Ibunya tidak kebagian giliran pertama.
Saya membayangkan telepon itu. Belum hafal ruangan, belum kenal laci meja, dan yang dihubungi lebih dulu seorang filsuf. Seratus hari kemudian, ia naik panggung membawa angka. Saya baca angka-angka itu dengan satu alis terangkat, dan alis itu belum turun sampai sekarang.
Angkanya Rp44 triliun. Menurut BGN, itu efisiensi anggaran selama seratus hari Sudaryono memimpin. Sebagian besar datang dari satu langkah: alokasi BGN yang semula Rp268 triliun dihitung ulang dan ternyata cukup Rp229 triliun, jadi Rp38 triliun dikembalikan ke kas negara. Sisanya berasal dari insentif yayasan, biaya operasional dapur, dan dana yang ditarik balik dari rekening dapur. Perhatikan urutannya. Anggaran Rp268 triliun itu dulu disusun oleh siapa, dengan hitungan apa, sampai bisa dipangkas Rp38 triliun hanya dengan menghitung ulang? Penghematan sebesar itu sekaligus pengakuan bahwa hitungan awalnya longgar. Sebelum angka 44 diumumkan, ketika klaim penghematan Rp40 triliun dikonfirmasi kepada Menteri Keuangan Purbaya, ia enggan mengunci angka pasti. Jawabannya cuma: “Mungkin.” Anda boleh menilai sendiri seberapa berbobotnya kata itu.
Sekarang soal dapurnya, karena di situlah cerita yang paling menarik. Sudaryono menyebut satu fenomena: “yayasan calo”. Idealnya, katanya, dapur dibangun mitra yang punya uang, lalu mitra itu membuat yayasan supaya bantuan pemerintah bisa disalurkan. Yang terjadi, banyak oknum di BGN pusat periode lalu membuat yayasan sendiri, menitip titik-titik, tanpa modal sepeser pun, lalu minta potongan Rp500 sampai Rp1.500 per ompreng. Menurut catatan Kejaksaan Agung yang ia kutip, ada sekitar 600 dapur yang terafiliasi, dengan pendapatan Rp1 miliar per hari tanpa mengerjakan apa pun.
Satu miliar sehari. Dari ompreng anak sekolah. Dan pelakunya bukan orang jalanan, melainkan oknum di dalam lembaga negara sendiri. Pendahulunya diangkat presiden yang sama, di bawah negara yang sama. Siapa di antara oknum itu yang sudah diperiksa, saya belum mendengar kabarnya.
Rekening berikutnya lebih ajaib. Setelah memeriksa 27.469 rekening virtual account milik dapur yang beroperasi, BGN menemukan 414 dapur yang bermasalah. Ada yang rekeningnya ganda, ada yang dapurnya belum beroperasi tapi uangnya sudah dikirim dari pusat. Rp311,2 miliar ditarik balik ke kas negara, temuannya diserahkan ke Kejaksaan Agung, dan Sudaryono menduga ada oknum internal periode sebelumnya yang ikut bermain. Catat kata “dikirim dari pusat”. Yang mengirim uang ke dapur yang belum ada adalah sistem negara sendiri, bukan penipu dari luar. Rp311,2 miliar itu pun baru ketahuan setelah ada kepala baru yang rajin menyisir. Kalau kepalanya tidak ganti, kita tidak tahu berapa lagi yang masih mengalir.
Lalu pengadaan layar LED senilai Rp535,3 miliar, yang menurut Sudaryono “mau digolkan” ketika ia masuk, dan akhirnya dibatalkan. Ada juga urusan kaos kaki, tapi itu cerita lain. Konon yang menahan-nahan perintah pembatalan langsung dipecat. Yang saya tanyakan, siapa yang menyiapkan pengadaan setengah triliun untuk layar, dan siapa yang hampir meloloskannya? Pertanyaan itu tidak ikut dibawa naik ke panggung.
Sistem insentif lama ia sebut ibarat lawakan. Setiap dapur dibayar Rp6 juta per hari, sama rata. Hitungan dasarnya 3.000 porsi dikali Rp2.000. Masalahnya, dapur yang cuma melayani seribu porsi tetap menerima Rp6 juta, artinya Rp6.000 per porsi, bukan Rp2.000. “Kan tidak adil, dong?” katanya. Dapur yang disuspen karena bermasalah pun, menurut ceritanya, tetap digaji flat. Mulai 5 Oktober, skemanya diganti: Rp2.000 per porsi yang benar-benar dibagikan, dan insentif langsung berhenti kalau dapur tidak memenuhi syarat. Contohnya filter air yang terdeteksi tercemar E. coli. Dana operasional juga dikunci. Dulu Rp3.000 per porsi dengan sistem at cost, dan laporannya bisa membengkak jadi Rp4.000 sampai Rp5.000. Sekarang maksimal Rp3.000, tidak boleh lebih. Aturan lama itu dibuat sebuah lembaga negara, ditandatangani pejabat negara, dan berjalan bertahun-tahun di tengah riuh rendah protes rakyat sebelum seseorang menyebutnya lawak.
Yang paling ramai dibicarakan justru jam kerjanya. Kepala dapur dan pengawas gizi wajib hadir sejak pukul 02.00 sampai 08.00, sesuai jam operasional dapur, ditambah dua jam lagi saat bahan baku datang di sore hari. Absennya lewat Zoom pukul 02.00 menurut zona waktu masing-masing, dan yang ikut Zoom bukan cuma kepala dapur. Kepala Badan, wakilnya, sampai koordinator kecamatan ikut menyala di jam yang sama. Alasannya masuk akal: makanan basi, SOP dilanggar, kepala dapur tidak di tempat. Satu pegawai yang kedapatan main ponsel waktu Zoom dimutasi ke Sulawesi Selatan. Sudaryono sendiri bercanda bahwa pegawai non-muslim mendadak rajin ikut “salat tahajud” saking paginya.
Di tengah semua itu, urusan perut anak-anak belum selesai. Tanggal 24 September, sekitar 300 orang dikabarkan keracunan MBG di Batang, dan Bupati Batang langsung menelepon Sudaryono. Kasus keracunan lain muncul sampai ia menyemprot dapur yang memanipulasi label. Rekening sudah disisir, Zoom sudah menyala jam dua pagi, tapi masih ada saja siswa yang dilarikan ke Puskesmas.
Di sesi tanya jawab, Prof. Gema Goeyardi menodong pertanyaan yang paling krusial: bagaimana menjamin MBG tetap berjalan kalau kepalanya suatu hari ganti? Jawaban Sudaryono, kuncinya bukan Trust in Person, tapi Trust in System. Sistemnya dibuat anti-kebal, dengan pengawasan CCTV berbasis AI dan menu yang bisa dilihat publik lewat Radar MBG.
Saya jadi bingung. Kalau kepala badannya sendiri ikut Zoom jam dua pagi untuk memastikan kepala dapur hadir, itu sistem atau Trust in Person yang kurang tidur? Pendahulunya, Nanik, mundur setelah sekitar 45 hari karena alasan kesehatan. Sudaryono bukan kepala pertama, dan tidak ada yang menjamin ia yang terakhir. Sistem yang sedang ia bangun tinggal di dalam sistem yang lebih besar, bernama Negara, yang sudah lama kita kenal rekam jejaknya.
Percaya pada sistem, katanya. Sistem BGN, atau sistem Negara, ia tidak bilang.
