Republik ini punya penyakit kronis. Kita mengira persatuan bisa dibeli dengan kucuran uang triliunan rupiah. Sejak dua ribu satu, puluhan triliun dana otonomi khusus mengalir deras ke tanah Papua, namun yang kita dapati justru amarah yang makin meruncing. Uang tidak pernah sanggup menyembuhkan luka batin, apalagi jika ia dikirim bersamaan dengan rasa curiga dan sikap meremehkan.
Marginalisasi dan ketidakadilan sudah menjadi sarapan harian warga di sana. Mereka merasa tidak sejajar. Mereka merasa menjadi tamu di tanahnya sendiri. Saat sebuah insiden rasial meletus di Surabaya, seluruh kemarahan itu tumpah ruah ke jalanan. Integrasi yang kita bangga-banggakan selama lima puluh enam tahun ternyata rapuh, seperti kerupuk yang hancur kena siraman air.
Pendekatan ekonomi gagal total. Gizi buruk dan angka buta huruf masih menjadi potret buram di balik megahnya proyek infrastruktur. Pendekatan keamanan juga tidak kalah lucu, ia hanya menciptakan ketakutan dan membunuh kepercayaan warga terhadap negara. Senapan tidak pernah bisa memenangkan hati seseorang. Ia hanya menundukkan kepala, sementara kebencian terus bergejolak di dalam dada.
Presiden akhirnya membuka pintu Istana. Ia mengundang enam puluh satu tokoh Papua untuk duduk bersama. Daftar keinginan pun disodorkan, mulai dari pemekaran wilayah sampai pembangunan istana presiden di Jayapura. Tanah sepuluh hektare sudah disiapkan sebagai mahar. Jokowi menyanggupi, menjanjikan pembangunan ini dan itu.
Satu dialog saja tidak akan menyelesaikan apa pun.
Pemerintah terlalu sibuk bertepuk tangan atas pertemuan di meja mewah itu, sementara mereka melupakan denyut nadi di lapangan. Mereka lupa bahwa pemegang kendali wacana di Papua saat ini bukan lagi para tetua adat atau tokoh agama yang bisa dikooptasi melalui jamuan makan. Ada kaum muda terpelajar yang bergerak di balik layar. Mereka terkoneksi melalui jaringan digital, berpikiran tajam, dan tidak sudi lagi didikte oleh narasi otonomi khusus yang sudah kedaluwarsa.
Anak-anak muda ini tumbuh besar dengan akses informasi yang luas. Mereka tidak lagi percaya pada janji-janji manis yang dikirim dari Jakarta. Jika negara terus-menerus menutup telinga dari suara-suara kelompok muda ini, dialog di Istana hanyalah sandiwara untuk menenangkan pasar dan komunitas internasional.
Kita perlu belajar dari masa lalu. Gus Dur pernah menjadi satu-satunya pemimpin yang berani mendengar tanpa syarat. Ia tidak menganggap dialog sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap kemanusiaan. Sekarang, kita butuh keberanian yang sama.
Jangan anggap tabu suara-suara yang menuntut sesuatu di luar nalar kekuasaan. Konflik Aceh reda bukan karena peluru habis, melainkan karena kita akhirnya mau bicara sebagai sesama manusia yang setara. Persatuan bukan harga mati yang didapat dengan memaksa, melainkan kesepakatan yang dirawat dengan cara saling mendengar. Jakarta harus berhenti menjadi guru yang menggurui murid. Jadilah kawan bicara. Jika tidak, bersiaplah menyaksikan peta negeri ini pelan-pelan retak dari ujung timur.
