Tanah Papua kembali terbakar. Api kemarahan membubung dari Deiyai hingga Jayapura, meninggalkan jejak abu di kantor-kantor pemerintahan dan gedung pelayanan publik. Seorang prajurit TNI gugur, sementara nyawa melayang di sisi massa yang berhadapan. Suara panah membelah keheningan hutan, diikuti teriakan yang memekakkan telinga. Papua sedang meradang, dan kita semua menontonnya dari balik layar gawai masing-masing.
Pemicunya adalah penghinaan rasial di Surabaya. Luka lama kembali dikorek.
Negara bergegas menetapkan tersangka. Nama-nama muncul di daftar kepolisian. Aparat melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang diduga melanggar batas kemanusiaan. Penegakan hukum berjalan di atas kertas, namun kebencian di lapangan justru merambat lebih cepat dari putusan hakim. Massa membentangkan simbol-simbol perpisahan di depan Istana Merdeka, sebuah pesan yang terang benderang untuk siapa pun yang sudi mendengar.
Penumpang gelap adalah alasan favorit penguasa. Setiap kali rakyat berteriak menuntut keadilan, kata sakti itu dimunculkan untuk membungkam aspirasi.
Eskalasi meningkat di luar kendali. Pemerintah pusat merasa sudah berbuat segalanya. Mereka mengalirkan dana otonomi khusus dalam jumlah yang membuat mata terbelalak. Ratusan triliun rupiah mereka gelontorkan, jauh melampaui apa yang dihasilkan oleh gas alam atau royalti tambang dari perut bumi Papua. Infrastruktur dibangun dengan ambisi tinggi. Jalan dan jembatan membentang seolah itulah obat mujarab bagi harga diri yang terinjak.
Ternyata beton dan uang tidak pernah cukup untuk membangun rasa memiliki.
Negara salah langkah saat menangani riak di Surabaya dan Malang. Keangkuhan birokrasi membuat segalanya membesar menjadi ledakan. Sekarang, di saat api sudah membakar kantor pos dan Telkom, mereka mulai bicara soal strategi multidimensi. Diplomasi, pendekatan kesejahteraan, hingga pengerahan pasukan keamanan disiapkan dalam porsi yang mereka klaim presisi.
Papua adalah kita, kata mereka dalam pidato-pidato formal.
Kalimat itu terdengar indah di ruang berpendingin udara. Namun, bagi mereka yang merasa dikucilkan di tanah sendiri, kata-kata itu hanyalah deretan huruf tanpa makna. Jika benar Papua adalah bagian dari kita, mengapa kita baru memperhatikan mereka setelah gedung-gedung dibakar dan darah tertumpah? Keadilan tidak hadir melalui transfer dana dalam jumlah raksasa. Ia lahir dari rasa dihormati dan diakui sebagai manusia yang setara.
Tinggalkan cara-cara reaktif. Berhentilah mencari kambing hitam di antara mereka yang sedang marah. Fokuslah pada luka yang membusuk di bawah permukaan. Jika Jakarta masih saja tuli pada derita yang tidak terukur oleh angka anggaran, jangan terkejut jika besok pagi kita terbangun dengan berita bahwa ikatan itu telah putus sepenuhnya. Kita tidak sedang membangun bangsa dengan statistik. Kita membangunnya dengan kemanusiaan.
