Di Asmat, enam puluh tiga anak meregang nyawa karena campak dan kelaparan. Angka itu terus merangkak naik, menari-nari di atas derita orang-orang yang terlupakan.
Ingatan kita dipaksa mundur ke belakang, kembali ke masa Yahukimo tahun dua ribu sembilan, di mana kelaparan merenggut lebih dari seratus nyawa. Seolah-olah waktu berhenti berputar di pedalaman Papua. Kita terjebak dalam putaran nasib yang sama, tahun demi tahun, dekade demi dekade, hanya berganti nama kabupaten namun tetap menyisakan bau anyir kemiskinan yang sama.
Penyakit campak seharusnya sudah lama menjadi tamu usang di negeri ini. Namun, di sana, tubuh-tubuh kecil itu sudah telanjur rapuh karena kurang asupan. Mereka lemah, imunisasi terabaikan, dan akses kesehatan hanya menjadi mitos yang terdengar dari mulut ke mulut.
Padahal tahun dua ribu empat belas cakupan imunisasi sempat menyentuh angka seratus sepuluh persen. Bagaimana mungkin turun hingga belasan persen dalam waktu singkat? Mungkin para petugas kesehatan sedang sibuk menghitung angka di atas kertas, bukan menghitung nyawa di lapangan yang becek dan menantang.
Politikus pun datang membawa kamera. Mereka tidak mencari solusi, mereka mencari panggung. Kasus kemanusiaan berubah menjadi komoditas pasar yang dijual demi kursi kekuasaan. Saling tunjuk kesalahan menjadi satu-satunya tarian yang mereka kuasai. Tidak ada empati, tidak ada niat tulus untuk memperbaiki, hanya ada riuh rendah suara yang memuakkan.
Asmat menjadi sekadar alat untuk memukul lawan politik, sementara rakyat di sana tetap harus menelan ludah kering karena lapar yang tak kunjung reda.
Puluhan triliun dana otonomi khusus mengalir deras seperti air terjun dari pusat ke tanah Papua sejak dua ribu dua. Totalnya sudah menembus angka puluhan triliun rupiah, dan tahun demi tahun jumlahnya terus membengkak. Prioritasnya jelas, pendidikan dan kesehatan, namun lihatlah hasilnya. Tragis. Uang triliunan itu menguap entah ke mana, mungkin terserap ke dalam perut-perut buncit para pejabat daerah yang lebih peduli pada proyek mercusuar daripada nasib anak-anak yang terkapar di unit gawat darurat.
Kecurigaan muncul bahwa dana itu berpindah tangan ke pos-pos yang tidak berguna.
Kita sedang berhadapan dengan manajemen kekuasaan yang karut-marut. Dana otonomi khusus tidak akan sanggup mengubah takdir Papua jika mentalitas pengelolanya masih tertinggal di zaman batu. Pembangunan infrastruktur memang sedang dikebut, namun jembatan dan aspal tidak bisa dimakan. Mereka yang lapar butuh tangan yang merangkul, bukan sekadar beton yang membelah hutan.
Pemerintah pusat harus berhenti bersikap naif. Jika dana otonomi khusus terus menguap menjadi mobil mewah dan rumah megah bagi segelintir elite lokal, maka kiamat bagi rakyat kecil akan terus berulang di setiap distrik. Jangan biarkan tragedi Asmat menjadi catatan terakhir yang kita baca dengan mata kering. Kelaparan di tengah melimpahnya anggaran adalah aib bagi sebuah bangsa yang katanya besar.
Satu jiwa yang melayang karena lapar di negeri ini sudah terlalu banyak. Kita tidak bisa lagi berlindung di balik prosedur administratif yang lamban. Jika hukum memang masih tegak, periksa aliran uang itu. Kejar siapa saja yang menilap dana kesehatan rakyat. Jangan biarkan paradoks dana otonomi khusus terus menjadi lumbung dosa para penguasa daerah yang gemar berpesta di atas penderitaan warganya.
Papua tidak butuh janji manis lagi. Papua butuh keadilan yang bisa mereka rasakan di dalam piring dan di dalam ruang periksa medis. Jangan sampai Asmat menjadi prasasti abadi bagi kegagalan kita sebagai manusia.
