Kalau boleh menebak, dan di tulisan ini saya memang hanya menebak, Prabowo sedang menjalankan taktik perang paling senyap dalam sejarah republik. Tidak ada pidato ataupun pengumuman, tapi pintu-pintu mulai tertutup satu per satu. Setidaknya begitu kelihatannya dari luar. Dari dalam, saya tidak tahu, dan anda juga tidak.
Fakta-fakta sejauh ini mungkin sedikit membosankan kalau harus saya bahas kembali. Tapi ini tetap penting sebagai dasar observasi saya.
Pertama, 1 Oktober Suyudi Ario Seto menggantikan Listyo Sigit sebagai Kapolri, dan Listyo dipindahkan ke Istana sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Empat minggu kemudian, 3 November, ia ditetapkan sebagai tersangka penyadapan bersama dua Irjen. Kedua, sehari setelahnya, 4 November, rapat pimpinan Satgas PKH yang dipimpin Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menargetkan jaringan perusahaan milik seorang berinisial AK yang diduga menguasai kawasan hutan tanpa izin, termasuk tambang nikel di Sulawesi. Ketiga, Satgas PKH bukan barang baru. Ia dibentuk lewat Perpres Nomor 5 Tahun 2025, sudah menguasai kembali lebih dari empat juta hektare kawasan hutan, dan Oktober ini menetapkan potensi denda Rp80,19 triliun untuk 50 perusahaan tambang nikel serta Rp182,6 triliun untuk 347 perusahaan sawit. Potensi lho ya, bukan setoran. Yang sudah dibayar sampai Januari lalu mencapai Rp5,2 triliun.
Saya melihat polanya seperti catur yang dimainkan oleh orang yang berpura-pura main halma. Polisi lebih dulu, karena senjata dan alat sadap tidak boleh berada di luar garis komando tunggal. Berikutnya persoalan kantong, karena orang yang tidak bisa membiayai operasi digital dan penggalangan massa tidak akan bisa membuat banyak keributan terutama di media sosial. Pembuka ini mirip doktrin lama yang dikutip dari Sun Tzu: menundukkan lawan tanpa bertempur. Tidak perlu memecat siapa pun. Cukup mengubah cuaca di hulu dan membiarkan lembaga bekerja sendiri. (Tidak ada yang bilang itu direncanakan. Saya hanya merasa bahwa polanya enak dibaca.)
Soal Gibran, faktanya begini. MA membatalkan surat penyetaraan SMA-nya. Gerindra bilang akan mengambil sikap setelah reses DPR berakhir 10 November. PKB mengkaji hak angket. Mahfud MD mendorong persoalannya diselesaikan di DPR, Andreas dari PDIP menyarankan Gibran mundur, dan penggugat Subhan Palal, menurut sumber artikel JPNN, akan memperkarakan Prabowo kalau tidak segera ada wakil presiden baru. Presiden sendiri? Saya belum menemukan pernyataan langsung beliau. Diam itu sendiri sebuah pernyataan, dan saya menikmatinya sebagai bahan analisa saya.
Skenario liar saya: wakil presiden ditaruh di akuarium kaca. Panggungnya terhormat, fotonya bagus, potong pita dan bedah rumah. Sedangkan akses anggaran dan komando, kalau skenario saya benar, ditarik ke lingkar inti Presiden. Ini bukan pemakzulan, yang terlalu mahal karena harus melewati DPR, MK, dan MPR. Ini pengasingan efektif. Atau, kalau saya sedang berburuk sangka, kolam ikan hias yang dilengkapi CCTV.
Faktanya, Golkar bilang tidak ingin polemik suket Gibran membebani pemerintahan Prabowo, dan menurut artikel Kompas, Golkar membuka pintu dialog ke PKS dan PDIP soal polemik ijazah itu. Di sisi lain, sejak awal pekan sudah beredar poster Munaslub Golkar tertanggal 29 November. Bahlil membantah, Golkar Jabar bilang kader tetap solid, dan Ahmad Doli Kurnia, yang foto dan namanya dicatut di poster itu, membantah terlibat dan menyindir “komprador internal”. Jadi Munaslub itu rumor, bukan rencana. Tapi siapa yang tahu bahwa bantahan-bantahan itu sesuai kenyataan?
Skenario liar saya tetap jalan: Golkar adalah partai paling bunglon dalam sejarah, dan kesetiaannya jarang tertuju pada satu sosok figur. Ia tertuju pada akses dan proteksi. Kalau Bahlil kelak dianggap beban oleh mesin internal, jalur darurat selalu tersedia. Tapi sampai hari ini, yang ada hanya poster dan bantahan. Poster, dalam politik kita, sering tampil lebih dulu daripada kenyataan, tetapi tidak selalu menjadi kenyataan.
Terakhir, bagian yang paling tidak enak: perut. Seleksi CPNS 2026 memang molor berbulan-bulan, tetapi awal pekan ini Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut pendaftaran direncanakan November. Jadi klaim penundaan berlarut sudah setengah usang. Anggaran MBG sendiri sudah turun dari Rp335 triliun ke Rp268 triliun, dan kini diestimasi Rp229 triliun, sementara Rp223 triliun dari total anggaran pendidikan 2026 dialihkan ke MBG. Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu sebulan dibayar tiga bulan sekali adalah ongkos yang ikut ditanggung.
Skenario liar saya di sini lebih gelap. Kelas menengah terdidik yang melek digital paling gampang bersuara. Sementara keresahan organik seperti ini, dalam perang informasi, adalah bahan bakar berkualitas tinggi. Kalau ada operator lama yang punya cetak biru algoritma, ia tinggal mengguyur dengan bensin. Agustus 2025 sudah memberi contoh: demonstrasi besar, lalu TikTok menghentikan fitur Live sementara di bulan September setelah dipanggil Komdigi. Siapa yang akan menyangkal bahwa itu bisa terulang?
Dilemanya sederhana dan tidak enak. Respons represif memberikan bahan baku bagi lawan. Respons lunak memberi kesan lemahnya pemerintahan. Mungkin karena itu pos MBG kini disisir ulang, dengan 62,7 juta penerima manfaat yang diverifikasi ulang, supaya yang terpotong terlihat sebagai perbaikan tata kelola, bukan pelit. MBG harus diperbaiki demi meredam kritik, namun tidak harus dihentikan karena menyangkut janji kampanye.
Prabowo memang masih harimau, namun dia juga mampu menjadi serigala yang sabar membaca momentum. DPR lebih sabar lagi: reses selesai 10 November, dan orang-orang baru mau bicara sesudahnya.
