Indonesia sedang menahan napas. Gejolak menyebar dari satu kota ke kota lain, membakar aspal dan menyulut amarah warga yang lelah dengan janji-janji manis. Frustrasi ekonomi bertemu dengan rasa muak terhadap elit yang merasa kebal hukum. Ini adalah ujian terbesar bagi Presiden Prabowo Subianto. Ia harus memilih antara menjaga nilai demokrasi yang lahir dari tetesan keringat Reformasi atau membiarkan aparat membungkam suara-suara sumbang di jalanan.
Presiden berbicara pada hari Minggu. Ia berjanji menghormati aksi damai dan mengecam tindakan brutal aparat. Partai-partai politik pun ikut-ikutan minta maaf, menarik kembali hak istimewa legislatif yang melukai nurani, hingga berjanji menghentikan perjalanan dinas ke luar negeri yang menghamburkan uang rakyat.
Sederet kata manis keluar dari bibir para penguasa. Sayangnya, retorika tidak pernah cukup meredam bara api di perut rakyat yang lapar.
Kepemimpinan bukan soal kepiawaian merangkai kalimat di depan mikrofon. Jika istana ingin kepercayaan publik kembali, mereka harus memulainya dengan memecat mereka yang bertanggung jawab atas kekacauan ini. Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya di kepolisian menghadapi tuduhan serius mengenai penggunaan kekuatan berlebihan. Janji investigasi internal seringkali hanya menjadi taktik ulur waktu. Rakyat butuh kepala yang jatuh, bukan sekadar janji perbaikan prosedur.
Jangan sampai sang Presiden kembali ke naluri lama. Ia menyebut-nyebut soal ancaman terorisme atau makar terhadap para pengunjuk rasa. Diksi ini berbau amis sejarah kelam. Sudah ada laporan tentang penangkapan sewenang-wenang, pemblokiran siaran langsung di media sosial, dan pengerahan pasukan secara berlebihan. Kita tidak boleh memanggil kembali hantu-hantu masa lalu atas nama ketertiban.
Gelombang kemarahan ini punya akar. Rakyat sudah terlalu lama menonton para anggota dewan memamerkan kekayaan, membela tunjangan yang tidak masuk akal, dan melempar tanggung jawab sementara harga kebutuhan pokok merangkak naik tanpa kendali. Kesenjangan antara gaya hidup elit dengan penderitaan rumah tangga biasa telah mencapai titik nadir.
Presiden harus berani memotong hak-hak istimewa kaum elit. Ia perlu merombak cara pemerintah berkomunikasi dengan rakyatnya. Kebijakan ekonomi harus mencerminkan derita mereka yang paling miskin, bukan justru memanjakan para pemilik modal. Para wakil rakyat di daerah harus turun ke lapangan, menjadi penengah, dan mendengar langsung keluhan warga. Mereka bukan sekadar tukang stempel di gedung parlemen.
Momentum ini datang saat negeri baru saja merayakan delapan dekade kemerdekaan. Prabowo masih punya waktu mengubah arah angin. Ia tidak boleh mengandalkan pentungan atau gas air mata sebagai alat pemersatu. Keadilan tetap menjadi satu-satunya jembatan yang bisa menyatukan kembali celah lebar antara penguasa dan mereka yang dikuasai.
Jangan jadikan tragedi ini babak kedua dari tahun sembilan puluh delapan. Jadikan ini titik balik menuju demokrasi yang dewasa. Keberanian seorang pemimpin tercermin pada kerendahan hati untuk mendengar, bukan pada ketegasan untuk membungkam.
Rakyat menunggu pembuktian, bukan sekadar pidato.
