Di tengah hutan Kalimantan, sebuah proyek mercusuar tegak berdiri dengan angkuh. Jalan tol lebar membelah pepohonan, seolah menyayat jantung rimba demi sebuah istana bermahkota garuda yang berkilau disengat matahari khatulistiwa. Inilah Nusantara, sebuah utopia yang dipaksakan tumbuh di atas tanah yang seharusnya menjadi rumah bagi orang utan dan pohon-pohon tua.
Namun, di balik fasad gedung-gedung futuristik itu, sunyi mencekam. Boulevards megah kehilangan penghuni. Hanya ada tukang kebun yang menyapu debu dan segelintir turis yang datang dengan rasa penasaran yang lekas pudar.
Tiga tahun berlalu sejak Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota dari Jakarta yang sesak dan perlahan tenggelam. Kini, bayang-bayang kota mati mulai merayap naik. Prabowo Subianto yang duduk di kursi kekuasaan terlihat ogah-ogahan. Dana negara yang mengalir ke sana dipangkas habis-habisan. Anggaran 2024 yang miliaran poundsterling menguap, berganti menjadi remah-remah di tahun 2025. Target investasi swasta pun jauh dari kata terpenuhi.
Presiden baru itu bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di sana. Ia diam-diam menurunkan status ibu kota menjadi sekadar pusat politik. Sebuah label yang tidak memiliki arti hukum nyata. Nusantara kini menjadi anak yatim piatu dalam kebijakan negara. Ia tidak mati, tetapi juga tidak hidup.
Basuki Hadimuljono, sang nakhoda otoritas ibu kota, masih menolak kenyataan. Ia bersikeras bahwa komitmen presiden tetap membaja. Dana dikatakan dialihkan, bukan dipotong. Sebuah retorika klasik para pejabat yang mencoba menutupi retakan pada dinding istana impian mereka.
Dewi Asnawati merasakan dampaknya secara langsung. Toko dan penginapannya kehilangan napas. Saat masa pembangunan memuncak, kamar-kamarnya penuh sesak. Sekarang, pendapatan melorot hingga separuh. Teman-temannya menutup usaha satu per satu. Mereka takut kota ini berakhir sebagai kuburan beton di tengah hutan.
Bejo, seorang pekerja konstruksi, melihat gairah itu memudar. Lembur tidak lagi ada. Uang yang dibawa pulang menipis. Di Teluk Balikpapan, lalu lintas kapal pengangkut material yang dulu merisaukan nelayan, kini senyap. Laut yang dulunya bergejolak oleh mesin-mesin raksasa kembali tenang dalam kemiskinan yang baru.
Arman, petani sekaligus nelayan lokal, menanggung beban yang lebih berat. Bendungan dan instalasi pengolahan air memutus akses ke sungai. Banjir datang lebih sering, merusak panen, mematikan harapan. Janji air bersih dari pemerintah hanyalah isapan jempol yang tidak pernah sampai ke rumah warga lokal. Ia terjebak dalam dilema pahit. Jika proyek berhenti, mereka kehilangan segalanya. Jika diteruskan tanpa keterlibatan warga, mereka tetap kehilangan masa depan.
Para pegiat lingkungan dari Walhi meratapi kerusakan ekologi yang permanen. Dua ribu hektar hutan bakau musnah demi jalan tol dan pelabuhan. Mereka melihat Nusantara sebagai tembok tinggi yang memisahkan elit dengan realitas yang ada di luar. Penduduk asli kehilangan tanah, ekonomi, dan alam, sementara orang-orang di dalam tembok istana menikmati kenyamanan yang terisolasi.
Pemerintah menepis semua tuduhan itu. Mereka bersikukuh bahwa Nusantara adalah kota hijau. Hanya seperempat lahan yang akan dibangun, sisanya adalah hutan. Argumen yang terdengar manis di telinga, namun terasa kering di atas tanah yang sudah terlanjur gundul.
Fokus Prabowo sendiri berpindah ke program makan siang gratis dengan anggaran yang menjulang tinggi. Nusantara hanyalah mainan yang kehilangan daya tarik. Mungkin ia akan berakhir sebagai destinasi wisata singkat bagi mereka yang ingin merasakan sensasi Singapura di tengah hutan belantara.
Clariza, seorang pengunjung dari Sulawesi, merasa kota ini aneh. Bersih, modern, dan sangat tidak nyata. Ia berharap ibu kota bisa memecah dominasi Jawa atas politik negeri ini. Namun, ia juga merasakan kejanggalan yang sama. Kota ini sunyi. Belum ada jiwa yang benar-benar menetap di sana. Nusantara masih berupa panggung kosong, menunggu aktor yang mungkin tidak akan pernah datang.
