Enam bulan sudah berlalu sejak Presiden Prabowo Subianto menggelar karpet merah untuk program makan bergizi gratis. Niatnya mulia, memberantas stunting dan memacu kecerdasan tunas bangsa. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Program ini justru lebih sering mengisi kolom berita karena kasus keracunan.
Anak-anak taman kanak-kanak di Kulon Progo muntah-muntah hebat setelah menyantap hidangan program ini pertengahan Juni lalu. Mereka bukan satu-satunya korban. Tercatat lebih dari seribu tiga ratus siswa dan guru terbaring lemas karena makanan yang seharusnya menyehatkan justru menjadi musuh bagi perut mereka.
Dapur-dapur swasta yang menjadi ujung tombak pun menjerit. Di Kalibata, sebuah dapur memilih berhenti beroperasi karena upah pekerja tidak kunjung cair.
Badan Gizi Nasional berkali-kali melontarkan janji manis. Mereka mengklaim tengah memperbaiki sistem pengawasan keamanan pangan dan membenahi alur pembayaran. Nyatanya, janji tetaplah janji.
Uang rakyat yang mengalir ke sana mencapai tujuh puluh satu triliun rupiah. Pemerintah bahkan berencana menambah anggaran hingga seratus dua puluh satu triliun rupiah agar jangkauan program semakin luas. Sayang sekali jika triliunan rupiah itu berakhir di tempat sampah atau memicu sakit perut massal.
Libur sekolah tiba. Inilah saat yang paling tepat untuk berhenti sejenak dan menatap cermin.
Otoritas di beberapa daerah sempat berulah dengan membagikan bahan mentah serta makanan ultra-proses. Mereka beralasan makanan seperti itu tahan lama. Setelah awalnya menyangkal, Badan Gizi Nasional akhirnya mengakui program tetap berjalan selama libur sekolah. Lebih dari seribu delapan ratus dapur nasional sibuk membagikan roti, telur, susu, dan buah. Siswa harus datang ke sekolah saat liburan hanya untuk mengambil jatah makanan. Efektivitasnya meragukan. Risiko sisa makanan yang terbuang justru membayangi.
Mengapa pemerintah tidak mengalihkan fokus kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita? Berbagai studi menunjukkan nutrisi pada seribu hari pertama kehidupan jauh lebih menentukan bagi masa depan anak daripada makan siang di sekolah dasar.
Pemerintah berdalih bahwa setiap intervensi besar pasti memiliki hambatan di awal. Pengakuan ini memang langkah awal yang baik, namun perbaikan membutuhkan nyali untuk mengakui kesalahan. Duduklah bersama. Bahas persoalan ini dengan kepala dingin. Amati program serupa di luar negeri yang berhasil tanpa harus jatuh bangun dalam kubangan yang sama.
Jangan tunggu lonceng masuk sekolah berbunyi kembali bulan depan. Perbaiki apa yang rusak sekarang. Anak-anak membutuhkan nutrisi yang menyehatkan, bukan sekadar komoditas politik yang menguras anggaran negara.
