Pesta demokrasi selalu berulang dengan wajah yang sama. Gendang ditabuh. Spanduk bergambar wajah-wajah familiar berkibar di pinggir jalan. Setiap kali pilkada tiba, kita melihat sandiwara kekerabatan dipentaskan di panggung politik nasional. Politik dinasti, model kuno yang dibungkus kertas kado demokrasi, kembali merebut panggung utama.
Nama-nama besar bermunculan. Anak dan menantu penguasa nomor satu turun gelanggang. Gibran Rakabuming Raka menjajaki kursi Wali Kota Surakarta. Bobby Nasution memburu jabatan serupa di Medan.
Daftar ini belum usai. Keponakan Menteri Pertahanan menyasar Tangerang Selatan, menyusul putri Wakil Presiden yang juga ikut berebut posisi di kota yang sama.
Kita menyaksikan pengulangan sejarah yang membosankan. Sejak zaman kerajaan hingga era penjajahan, darah biru selalu merasa berhak memegang kendali atas nasib orang banyak. Mereka menjadikan kekuasaan sebagai warisan keluarga.
Demokrasi yang mestinya menjadi taman bagi kesetaraan, berubah menjadi lahan privat bagi segelintir trah.
Prinsip kontestasi yang sehat lenyap. Keadilan distribusi kuasa menguap. Bibit korupsi tumbuh subur dalam lingkaran keluarga yang saling menjaga. Ketika syahwat berkuasa melampaui akal sehat, semua argumen tentang demokrasi menjadi debu. Mereka memandang konstitusi lewat kacamata kuda.
Mahkamah Konstitusi pernah memberi restu lewat putusan yang melegalkan praktik ini atas nama anti diskriminasi. Padahal, logika ini cacat sejak dalam pikiran.
Partai politik, yang seharusnya menjadi saringan kader bermutu, justru menjadi pelayan bagi kepentingan trah penguasa. Mereka membuang kader yang berdarah-darah bertahun-tahun demi menyambut calon karbitan yang baru seumur jagung memegang kartu anggota.
Inilah kawin paksa antara kepentingan partai dan ambisi keluarga pejabat. Keduanya meraih laba. Rakyat menanggung rugi. Pilihan yang tersedia bagi pemilih di bilik suara hanyalah sisa-sisa hasil transaksi elite di ruang tertutup.
Politik dinasti di negeri ini tidak bisa disamakan dengan praktik di Amerika Serikat yang sering dijadikan tameng pembelaan. Di sini, darah biru menjadi penghalang bagi mereka yang bekerja keras dari bawah. Mereka yang tidak punya nama belakang mentereng seolah tidak punya hak untuk bermimpi.
Perubahan aturan ambang batas pencalonan menjadi harga mati untuk jangka panjang. Syarat bagi calon independen harus diringankan. Kita tidak bisa membiarkan gerbang politik terkunci oleh angka dua puluh persen yang angkuh.
Harapan pada partai politik sudah kering. Menunggu regulasi pelarangan sama saja menunggu matahari terbit dari barat. Sekarang, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.
Jadilah pemilih yang tidak bisa dibeli. Saatnya menolak kandidat yang sekadar menjual nama keluarga. Memilih kotak kosong lebih terhormat daripada memberi suara bagi mereka yang menganggap republik ini sebagai hak milik pribadi.
Lawan racun ini di bilik suara. Nasib bangsa ada di tangan jari yang mencoblos. Terserah rakyat, mau tetap tertidur atau bangkit melawan.
