Dunia sedang gila. Sejak ChatGPT muncul, semua orang berlomba membangun infrastruktur kecerdasan buatan seolah besok kiamat. Saham Nvidia meroket tujuh kali lipat. Permintaan ruang data dan listrik hijau meledak di mana-mana.
Indonesia? Kita punya segalanya. Populasi besar yang melek teknologi, tanah luas, dan letak strategis tepat di bawah hidung Singapura. Tetangga kita itu sudah sesak, tanah mereka habis, dan semestinya kitalah tempat pelarian logis bagi para raksasa teknologi.
Listrik menjadi persoalan lain. Perusahaan global menuntut energi bersih. Kita punya gunung berapi yang menyimpan panas bumi dan matahari yang tak pernah pelit. Kita punya modal untuk memenangkan persaingan ini.
Sayang, kita lebih suka duduk diam melihat Malaysia berpesta. Johor Bahru sekarang menjadi hub data. Investasi energi hijau mengalir deras ke sana, sementara kita masih sibuk berdebat di ruang rapat yang pengap.
Pemerintah sedang merayu Amerika Serikat dalam negosiasi dagang. Ada konsesi ganjil yang mencuat ke permukaan. Mereka menukar data pribadi warga negara dengan potongan bea masuk. Dari tiga puluh dua persen menjadi sembilan belas persen.
Mereka menyebut ini praktik lazim. Namun, saat hal ini tertulis eksplisit dalam kerangka negosiasi, kita patut mencium bau busuk.
Jika kesepakatan ini terjadi, raksasa teknologi tidak perlu repot menanam modal di sini. Mereka cukup melayani pasar kita dari jauh melalui infrastruktur yang sudah ada di luar negeri. Google atau AWS tetap bisa memanen untung tanpa harus menyentuh tanah kita.
Investor lokal menelan ludah. Mereka sudah bertaruh banyak pada aturan lokalisasi data yang katanya menjadi magnet investasi. Sekarang, mereka menghadapi kenyataan pahit. Fasilitas lokal mungkin hanya berakhir menjadi sekadar pendukung cadangan, bukan pusat pemrosesan data yang megah seperti janji manis awal.
Para pengamat menyebut perjanjian ini tidak adil. Kita mengorbankan kedaulatan data demi diskon pajak yang tidak seberapa. Malaysia, Thailand, atau Vietnam bahkan tidak perlu melakukan pengorbanan konyol serupa untuk mendapatkan akses pasar yang sama. Jepang dan Uni Eropa menikmati bea masuk jauh lebih rendah tanpa perlu menjual data warga negaranya sebagai tumbal.
Pemerintah membungkus kesepakatan ini sebagai kemenangan besar. Kita justru melihat kompromi sepihak. Indonesia memberi banyak, namun menerima remah-remah.
Tenggat waktu mendekati tanggal tujuh Agustus. Kita menuntut transparansi. Pemerintah wajib membuka kartu. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di balik meja perundingan itu kepada publik dan investor. Jangan menutupi bau amis dengan kata-kata manis yang nantinya meledak menjadi bumerang bagi ambisi teknologi jangka panjang kita sendiri.
Pilihan kini ada di depan mata. Kita mau menjadi pemain utama dalam ekosistem kecerdasan buatan dunia, atau sekadar penonton yang kehilangan kesempatan emas di tengah transformasi teknologi paling menentukan abad ini? Jendela peluang tertutup perlahan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum sejarah ini demi keuntungan sesaat yang tidak membawa martabat bagi bangsa.
