Negara baru saja mengetukkan palu. Kelompok bersenjata di Papua kini menyandang label teroris. Keputusan ini datang tak lama setelah peluru menembus kepala seorang perwira tinggi intelijen.
Pemerintah berpikir stempel maut ini akan membawa ketenangan. Mereka salah besar.
Label ini membuka pintu lebar bagi operasi militer yang lebih brutal. Undang-undang anti-terorisme tahun 2018 memberikan hak istimewa bagi aparat. Polisi boleh bertindak preventif, sementara militer mendapat panggung untuk operasi di luar perang.
Bayangkan betapa luasnya ruang yang tersedia bagi kekerasan yang dilegalkan atas nama keamanan nasional.
Keseharian orang Papua sudah akrab dengan bau mesiu. Sebelum stempel ini lahir, laporan pelanggaran hak asasi manusia pun sudah menjadi santapan harian. Aparat sering melenyapkan nyawa orang-orang yang mereka tuduh sebagai anggota kelompok separatis tanpa bukti kuat.
Tidak ada pengadilan, tidak ada penjelasan, hanya moncong senjata yang membungkam mulut.
Banyak warga kehilangan rumah. Mereka lari ke hutan karena intimidasi atau kejaran pasukan yang menuding mereka sebagai pendukung pemberontak. Media bungkam.
Berita dari pedalaman Papua sering kali tidak sampai ke telinga warga di kota-kota besar. Kekerasan berlangsung dalam kesunyian yang mencekam.
Aparat sering berdalih bahwa mereka menjaga keutuhan bangsa. Namun, ketika seragam negara melanggar hak hidup, mata dunia menatap dengan muak. Hukum terorisme dulunya lahir untuk menyikat sel-sel radikal yang ingin mengubah ideologi negara di Surabaya atau Depok. Sekarang, hukum itu ditarik paksa ke tanah Papua.
Pemerintah berupaya membuktikan bahwa perang melawan teror tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Mereka memakai label ini untuk mencuci tangan. Namun, stigma terhadap penduduk asli yang berani menyuarakan hak tetap hidup subur.
Label teroris menambah luka baru yang perih. Diskriminasi rasial akan menemukan alasan baru untuk mengganas.
Selama puluhan tahun, pemerintah menutup kuping rapat-rapat terhadap seruan dialog. Presiden silih berganti duduk di kursi empuk istana, tapi Papua tetap terperosok dalam kemiskinan yang memuakkan. Kekayaan alam dijarah, dana otonomi khusus menguap entah ke mana, dan rakyatnya tetap hidup dalam penderitaan.
Dialog menawarkan jalan bagi pemerintah untuk mengenali akar masalah. Jalan damai membentangkan opsi untuk memahami kemarahan yang membatu di hati rakyat. Pemerintah memilih jalur pintas yang berdarah.
Dunia sedang menyoroti kekejaman militer di Myanmar. Para pemimpin negeri ini lantang mengecam kekerasan di sana. Di saat bersamaan, mereka sendiri sedang menyiapkan panggung untuk eskalasi kekerasan yang jauh lebih masif di tanah timur. Sungguh sebuah ironi yang memuakkan.
