Sebab Kekerasan Hanya Menghadirkan Penderitaan

Saya menemukan obrolan di media sosial yang cukup menarik untuk diamati: kerinduan orang-orang akan sosok anti-hero. Obrolan itu bermula ketika seseorang di kolom komentar sebuah thread melempar premis klasik: perubahan besar di negeri ini, dari Orde Lama ke Orde Baru, lalu ke Reformasi, selalu menuntut pertumpahan darah. Baginya, di tengah karut-marut hari ini, rakyat butuh satu sosok anti-hero yang tidak perlu repot memakai “ceramah no jutsu“, melainkan berani mengeksekusi petinggi-petinggi yang zalim tanpa memikirkan moralitas. Supaya ada efek jera, katanya.

Saya sempat meladeninya dengan kepala dingin. Saya tidak sedang mencari kemenangan dalam debat, hanya ingin menguji seberapa jauh logika “jalan pintas” ini bisa bertahan saat dibenturkan dengan realitas.

Masalah pertama dari fantasi anti-hero di dunia nyata adalah: tidak ada tulisan “ZALIM” dalam sebuah bubble yang melayang-layang di atas kepala seseorang seperti di anime

Ketika seseorang diberi lisensi moral untuk membunuh di luar hukum atas dalih”membela rakyat”, siapa yang menjamin definisi zalim versi dia akan selalu tepat? Hari ini ia menargetkan koruptor, besok ia bisa menargetkan siapa saja yang tidak sepakat dengannya. Di film fiksi sekalipun, lihat saja Light Yagami atau Eren Yeager, tokoh yang awalnya merasa sedang membersihkan dunia pada akhirnya selalu berubah menjadi tiran baru.

Lawan bicara saya sempat membawa nama besar Gus Dur dan metafora lama: kalau lumbung sudah banyak tikusnya, bakar saja lumbungnya.

Di titik ini, ingatan sejarah perlu sedikit diluruskan. Ketika Gus Dur mengeluarkan dekrit pembekuan DPR pada 2001, tujuannya adalah mempercepat pemilu lewat jalur konstitusional, bukan eksekusi fisik. Bahkan saat ribuan pendukungnya siap datang ke Jakarta untuk “bertempur” membela beliau, Gus Dur sendirilah yang melarang keras karena tidak ingin ada satu tetes darah pun tumpah demi kekuasaan. Lagipula, jika lumbung padi benar-benar dibakar demi membunuh tikus, tikusnya mungkin mati, tapi esok paginya seisi desa akan mati kelaparan karena berasnya ikut hangus.

Obrolan lalu bergeser ke soal ketidaksabaran. Baginya, mendesak perubahan lewat aturan dan tekanan publik itu mustahil, sebab “yang membuat aturan juga si tikus”. Ia bahkan sempat menyebut peristiwa G30S 1965 sebagai contoh nyata adanya eksekutor di dunia nyata, hanya saja menurutnya saat itu sasarannya keliru.

Justru di sinilah argumen itu runtuh dengan sendirinya.

Peristiwa 1965 adalah bukti paling kelam di negeri ini bahwa eksekusi politik di luar hukum tidak pernah melahirkan keadilan instan. Aksi itu gagal dalam hitungan jam, memicu tragedi kemanusiaan massal terhadap ratusan ribu warga sipil yang tak tahu apa-apa, dan justru melahirkan rezim otoriter selama 32 tahun.

Soal anggapan bahwa tekanan publik itu sia-sia dan baru akan terwujud 100 tahun lagi? Baru dua hari lalu, pada 19 November 2026, DPR akhirnya mengetok palu pengesahan RUU Perampasan Aset setelah didesak habis-habisan oleh gelombang aksi mahasiswa dan masyarakat sipil sejak Agustus. Bahwa undang-undang itu masih punya banyak lubang dan pasal yang dipangkas, itu soal lain, tugas publik memang terus mengawalnya. Tapi fakta itu cukup membuktikan satu hal: politisi tidak tunduk karena “hati nuraninya tersentuh”, melainkan karena takut kehilangan kursi dan legitimasi di hadapan massa yang bersatu.

Di ujung diskusi, ia kembali pada keluhan bahwa jalur konstitusional terlalu lambat dan masih mudah dipelintir. Memang lambat. Merawat demokrasi memang kerja maraton yang melelahkan, bukan sprint 100 meter. Namun, jauh lebih baik merangkak pelan menuju perbaikan daripada berlari cepat masuk ke jurang perang saudara.

Pada akhirnya, saya menutup obrolan itu bukan lagi dengan teori politik atau catatan sejarah, melainkan dengan prinsip paling mendasar yang saya pegang sebagai seorang Muslim.

Agama saya, Islam, secara tegas melarang tindakan makar (bughat) dan pembunuhan di luar proses peradilan yang sah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah ﷺ melarang pemberontakan bersenjata terhadap pemimpin karena mudarat dan pertumpahan darahnya jauh lebih besar daripada manfaat yang dibayangkan. Surah Al-Isra ayat 33 pun tegas melarang membunuh jiwa tanpa hak yang dibenarkan syariat.

Bukan berarti Islam menyuruh kita pasrah pada kezaliman. Jalannya bukan dengan menjadi anti-hero yang main eksekusi, melainkan dengan menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim (HR. Abu Dawud) sambil terus mengawal keadilan lewat jalur yang sah.

Menariknya, begitu batasan prinsip dan dalil itu saya sodorkan, tensi perdebatan langsung turun. Barangkali karena ia juga berbagi nilai keyakinan yang sama. Ia menutup obrolan dengan mengakui bahwa tujuan dan harapan kami sebenarnya sama. Sama-sama ingin melihat negeri ini bersih, tapi jalan yang kami yakini memang tidak akan pernah bertemu.

“Senang bisa bertukar pikiran, Bre,” tulisnya di akhir percakapan.

Saya tersenyum kecil sebelum memadamkan layar ponsel. Di media sosial yang sering kali riuh oleh caci maki tanpa ujung, bisa bersepakat untuk tidak sepakat, tanpa harus kehilangan akal sehat maupun iman, rasanya sudah cukup bagus.

Bagikan

Leave a Reply