Membaca Kasus Suket Gibran Lewat Kacamata In Dubio Pro Reo

Dalam diskusi dengan seorang teman, yang adalah pemerhati politik dan hukum, soal polemik dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka, ada satu frasa Latin yang pada akhirnya terasa seperti “rem darurat” sekaligus penenang di tengah riuhnya perdebatan: In Dubio Pro Reo.

Secara sederhana, asas ini berpesan bahwa jika hakim, atau penegak hukum, berada di persimpangan keraguan apakah seseorang benar-benar bersalah atau tidak, maka keputusan harus diambil ke arah yang paling menguntungkan terdakwa. Filosofinya jelas: hukum lebih rela melihat seratus orang bersalah melenggang bebas, daripada satu orang yang sebenarnya tidak berniat jahat harus meringkuk di penjara karena kesalahan tafsir.

Jika kita menarik napas sejenak dan meletakkan seluruh drama hukum Gibran di atas meja menggunakan kacamata asas ini, kita akan melihat bahwa hukum sebenarnya tidak bekerja dengan emosi. Hukum berjalan di antara sekat-sekat kamar yang sangat rapi.

Mari kita lihat bagaimana “kamar-kamar” hukum itu bekerja dalam kasus ini.

Di kamar pertama, ada Hukum Tata Usaha Negara dan Tata Negara. Kamar ini sifatnya dingin, kaku, dan hitam-putih. Ia tidak peduli apakah seseorang berniat baik atau buruk, polos atau licik. Yang dilihat hanya satu: sah atau tidak secara aturan? Ketika Mahkamah Agung akhirnya membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan tahun 2019 karena dokumen dasarnya hanyalah sertifikat kehadiran (certificate of attendance), bukan ijazah tamat SMA, selesai sudah urusannya. Syarat administratif gugur, legitimasi goyah, dan jalan keluar politiknya pun berujung pada pengunduran diri dari kursi Wakil Presiden. Di kamar ini, tidak ada ruang untuk keraguan.

Namun, begitu pintu kamar kedua dibuka, yakni Hukum Pidana, suasananya berubah drastis. Hawa di dalamnya bisa berubah-ubah dari dingin yang membekukan tulang menjadi panas yang membakar kulit. Serba cepat. Maka di sinilah In Dubio Pro Reo berdiri tegak menjaga pintu.

Publik mungkin merasa gemas. Bagaimana mungkin rangkaian kejadian yang tampak begitu “kebetulan” (mulai dari terbitnya Suket SMK pada 2019 tepat sebelum Pilkada Solo, hingga munculnya Pasal 18 ayat (3) PKPU 19/2023 yang seolah-olah dijahit khusus untuk mengecualikan syarat ijazah SMA lulusan luar negeri) tidak berujung pada jerat pidana?

Jawabannya terletak pada beban membuktikan isi kepala manusia, atau yang dalam hukum disebut mens rea (niat jahat).

Bayangkan posisi seorang warga negara biasa yang menyerahkan dokumen akademis aslinya ke sistem resmi milik kementerian, tanpa memalsukan tanda tangan, tanpa mengedit nilai. Lalu, kementerian yang punya segudang aturan, SOP, dan ahli verifikasi justru meloloskan berkas itu dan menerbitkan surat resmi negara. Bertahun-tahun kemudian, surat itu dipakai lagi setelah sebelumnya dinyatakan aman oleh penyelenggara pemilu daerah.

Di titik ini, pembelaan bahwa “saya hanya memakai surat resmi yang diterbitkan negara sendiri” menjadi tameng yang sangat masuk akal. Bagaimana hukum pidana bisa menghukum seseorang atas kelalaian verifikator negara, kecuali ada bukti telak bahwa si pemohon memang menyuap, mengancam, atau bersekongkol di ruang gelap dengan pejabat penerbit?

Begitu pula dengan misteri “pasal selundupan” di PKPU 19/2023. Di pasal 18 ayat (3), terpampang jelas: “Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi”. Secara kasatmata dan logika politik, orang awam pun bisa menebak untuk siapa pasal pengecualian itu dibuat. Tetapi, hukum pidana tidak bisa menghukum orang berdasarkan tebakan atau perasaan “pasti dia tahu”. Selama tidak ada jejak komunikasi langsung yang membuktikan bahwa si kandidat sendiri yang memerintahkan penyelundupan pasal itu karena sadar dokumennya bermasalah, maka celah keraguan itu tetap terbuka lebar.

Dan di setiap celah keraguan itulah, In Dubio Pro Reo berperan.

Asas ini mengingatkan kita bahwa dalam negara hukum, kecurigaan publik, setajam apa pun analisisnya, tidak boleh menggantikan alat bukti. Kita boleh saja mengkritik keras kecerobohan birokrasi kementerian, mengecam keras etika penyelenggara pemilu di DKPP, dan menuntut pertanggungjawaban politik hingga seseorang harus melepas jabatannya. Semua itu adalah sanksi sosial, etik, dan ketatanegaraan yang sah-sah saja dijatuhkan.

Tetapi ketika bicara soal merampas kemerdekaan seseorang lewat penjara, hukum meminta kita untuk berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur: apakah kita punya bukti yang 100 persen tanpa celah bahwa ia berniat jahat, ataukah kita hanya sedang marah pada sebuah sistem yang lalai?

Jika jawabannya masih menyisakan kata “mungkin”, maka di sanalah kebijaksanaan hukum diuji. Jabatan politik bisa hilang karena kelalaian administrasi, tetapi kebebasan seorang manusia tidak boleh direnggut jika masih ada keraguan di dalam proses hukumnya.

Bagikan

Leave a Reply