Republik ini gemar sekali mengulang dongeng lama tentang kesatuan yang sakral dan harga mati. Mereka menunjuk sejarah tahun enam puluh sembilan sebagai bukti mutlak. Pepera dianggap sebagai pintu gerbang sukarela yang direstui dunia, seolah sebuah pesta demokrasi di bawah todongan laras panjang adalah definisi kesepakatan yang paling murni.
Mereka lupa bahwa sejarah bukan sekadar catatan tinta di atas kertas perjanjian. Sejarah adalah ingatan yang terus berdenyut di dalam dada mereka yang merasa kehilangan.
Papua hidup dalam paradoks yang melukai hati. Tanahnya menyimpan emas dan tembaga yang membuat perut bumi Jakarta kenyang, namun kaki-kaki rakyatnya masih telanjang menginjak tanah yang sama. Kita menyebutnya tanah damai, sementara mereka menghitung hari dalam kepungan rasa takut. Kemiskinan di sana bukan sekadar angka di laporan statistik BPS. Ia adalah keringat dingin seorang ibu di desa tertinggal yang harus menyaksikan anaknya layu sebelum berkembang.
Jakarta selalu merasa sudah menjadi orang tua yang paling murah hati. Mereka pamerkan dana puluhan triliun rupiah yang mengalir atas nama otonomi khusus. Mereka bangga dengan pembangunan jalan yang membelah hutan demi aksesibilitas yang katanya akan membawa kemakmuran. Harga bensin disamakan dengan di Jawa agar rakyat merasa senasib sepenanggungan. Seolah-olah harga bensin adalah takaran tertinggi dari sebuah harga diri bangsa.
Dana otonomi khusus mengucur deras seperti air bah di musim penghujan. Namun, lihatlah ke mana dana itu mengalir. Sebagian besar habis ditelan perut-perut buncit segelintir elite di sana. Rakyat Papua tetap papa, sementara para penguasa lokal makin kaya raya dengan gaya hidup mewah. Pusat berpura-pura tidak melihat pembajakan itu karena mereka butuh kestabilan politik di atas segalanya.
Jakarta memandang Papua sebagai anak emas yang manja. Kita menuntut mereka berterima kasih karena sudah diberi keistimewaan. Kita menuntut mereka tunduk karena sudah disubsidi dengan uang yang berasal dari pajak kita semua. Namun, kita lupa satu hal yang paling mendasar. Uang tidak pernah sanggup menggantikan rasa dihargai sebagai manusia.
Pemerintah mengira pendekatan kesejahteraan akan menyembuhkan semua luka. Mereka membangun jembatan dan aspal tanpa memikirkan apa yang sebenarnya bergejolak di dalam pikiran anak-anak muda Papua. Mereka memperlakukan rakyat Papua seperti objek kebijakan yang harus diarahkan, bukan subjek sejarah yang harus diajak bicara.
Saat senjata mulai menyalak di hutan-hutan, mereka segera berteriak tentang penegakan wibawa. Mereka lupa bahwa wibawa yang sejati lahir dari kejujuran, bukan dari moncong senapan yang diarahkan ke saudara sendiri.
