Keputusan Mahkamah Agung membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan lewat Putusan Kasasi No. 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 mendadak disusul kabar pertemuan Istana tanggal 10 November kemarin.
Wacana pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka ini bukan soal kebesaran jiwa, melainkan kalkulasi darurat untuk menyelamatkan sisa-sisa modal politik yang mulai kehabisan napas.
Logikanya memang betul, kalau kita percaya bahwa langkah membawa perkara ini ke PTUN pada 12 November besok adalah murni upaya mencari keadilan. Tapi solusinya kok nggak nyambung, ya?
Mau cari keadilan model apa di PTUN tingkat pertama saat MA sudah mengetok putusan kasasi berkekuatan hukum tetap?
Tujuannya apa? Alasannya apa?
Secara hukum, hakim PTUN tidak punya kewenangan menghapus putusan kasasi pengadilan tertinggi. Asas res judicata pro veritate habetur itu tegas: apa yang diputus pengadilan tertinggi wajib dianggap benar. Kecuali tim hukumnya mendadak bisa menyulap bukti baru berupa ijazah kelulusan fisik resmi yang beda total dari berkas pemilu 2019 lalu, sidang besok tidak akan mengubah apa pun. Academic record atau certificate of attendance yang kemarin dipakai itu cuma membuktikan orangnya pernah hadir kuliah, bukan lulus. Dia hanya menghadiri dan melulusi sebagian mata kuliah.
Lha terus kenapa tetap nekat ke PTUN?
Jawabannya jelas: mengulur waktu sambil mengunci narasi bahwa status jabatannya masih dalam sengketa, bukan cacat hukum.
Langkah ini dipakai untuk menahan DPR agar tidak buru-buru menekan tombol Hak Menyatakan Pendapat. Sekaligus menyiapkan exit strategy yang kelihatan agak terhormat. Supaya kalau mundur nanti, narasinya bukan menyerah karena salah, tapi menghormati proses hukum.
Tapi jangan lupa, peta di atas angin sudah berubah.
Presiden Prabowo hari ini jelas bukan lagi sekutu Solo 100%. Di kabinet, pergerakan perlahan tapi pasti untuk menyingkirkan pengaruh loyalis Jokowi sudah mulai kelihatan di mana-mana. Prabowo itu politisi senior yang paham hitung-hitungan. Mana mau dia menguras energi dan mengorbankan public trust pemerintahannya cuma untuk jadi benteng pertahanan isu ijazah orang lain selama lima tahun.
Saya menghitung ada dua jalan yang tersisa di atas meja, dan keduanya punya angka risiko yang sangat berbeda.
Pilihan Pertama: Mundur Sukarela
Kalau Gibran mundur sekarang, sengketa administrasi otomatis gugur. Risiko pengusutan pidana pasal pemalsuan dokumen memudar karena tekanan politik publik langsung drop. Prabowo tinggal menjalankan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, menyerahkan dua nama calon Wapres baru ke MPR untuk dipilih dalam tempo 60 hari. Kabinet aman, reputasi keluarga Solo mengalami damage control, dan peluang comeback politik di masa depan tidak tertutup rapat. Bung Hatta dulu mundur tahun 1956 dan dicatat sejarah sebagai negarawan. Mundur di waktu yang tepat kadang satu-satunya cara agar tidak disapu bersih oleh sejarah. Ingat, Gibran selalu disamakan oleh para pendukungnya dengan orang-orang hebat di masa lalu.
Pilihan Kedua: Nekat Bertahan sampai 2029
Ini skenario paling menyiksa. Gibran akan menjelma jadi lame duck VP yang diisolasi secara de facto. Prabowo tinggal mengalihkan seluruh tugas strategis ke Menko atau menteri senior. Legitimasi setiap dokumen yang dia tandatangani bakal digugat tiada henti. Begitu masa jabatan selesai dan imunitas lenyap, berkas pidana sudah menunggu di ujung jalan. Karir politiknya mati suri.
Skenario Alternatif: Bertahan tapi Dimakzulkan di Tengah Jalan
Proses Pasal 7A dan 7B UUD 1945 memang panjang. Harus lewat persetujuan DPR, sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi, lalu diketok 2/3 anggota MPR. Tapi kalau MK sampai memutuskan dia terbukti melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran hukum, itu karpet merah buat Kejaksaan untuk langsung membawanya ke sel tahanan. Pemakzulan adalah pencopotan tidak hormat. Stigma itu permanen, koalisi pendukungnya berantakan, dan legacy politik dinasti runtuh rata dengan tanah. Semua fasilitas sebagai mantan wakil presiden bisa dicabut.
Melihat tiga pilihan itu, wacana mundur yang dilempar kemarin sebenarnya bukan pilihan etis, melainkan pilihan rasional terakhir.
Sayangnya, dalam politik, mundur karena terdesak itu beda jauh dengan mundur karena paham etika. Yang satu melangkah mundur untuk menyelamatkan diri, yang satu lagi mundur karena tahu diri. Kita lihat saja besok di PTUN, dia sedang belajar tahu diri atau cuma sedang pura-pura mundur.
