Sembilan hakim berjubah hitam duduk di ruang sidang yang dingin, membacakan sesuatu yang seharusnya sudah diketahui setiap penjual pulsa di pinggir jalan sejak dua dekade lalu: barang yang sudah dibayar lunas adalah milik yang membayarnya. Anak SD di kantin sekolah paham hal ini tanpa perlu kuliah hukum. Kembalian jajan tidak boleh diambil penjual dengan alasan jam istirahat sudah lewat. Tapi rupanya logika sesederhana itu butuh proses uji materi, tiga pemohon, berkas hukum setebal ratusan halaman, dan sidang pleno di Gedung MK untuk akhirnya sah tercatat sebagai kebenaran.
Kuota internet, tulis putusan itu, merupakan hak milik pribadi yang diperoleh lewat pembayaran uang. Saya baca kalimat itu dua kali, lalu berhenti sebentar. Berapa juta orang selama bertahun-tahun kehilangan data yang sudah mereka beli, cuma karena jam berganti tanggal dan sistem operator diam-diam menghapusnya seperti debu disapu dari lantai?
Yang bikin saya geram bukan soal kuotanya. Soal caranya menghilang.
Operator seluler selama ini menjalankan pertunjukan yang, kalau dipikir lagi, cukup licik. Mereka jual paket data, biarkan pelanggan percaya itu miliknya, lalu ambil kembali diam-diam begitu jam menunjukkan tengah malam pada tanggal yang mereka tentukan sendiri. Pencopet di jalanan masih harus mendekat, menyentuh dompet orang, lalu kabur sambil dikejar. Operator cukup duduk manis menunggu. Waktu yang bekerja untuk mereka, bukan otot atau nyali.
Saya bayangkan seorang pengemudi ojek online, keringat masih basah di punggung setelah seharian keliling kota, membuka aplikasi buat pesanan berikutnya, dan mendapati sinyal mendadak lambat karena kuota yang dibelinya minggu lalu sudah lenyap sebelum sempat dipakai habis. Dia tidak marah besar. Cuma mendengus, lalu beli paket baru.
Tiga pemohon perkara ini bukan aktivis dengan kop surat berbahasa Inggris atau akademisi yang bicara dari balik podium seminar. Salah satunya menarik ojek online dari subuh sampai malam. Satu lagi jualan makanan lewat aplikasi, mengandalkan sinyal yang stabil buat menerima pesanan tepat waktu. Yang ketiga mengajar di kampus sambil merangkap advokat, tahu betul cara membaca pasal yang berlapis-lapis itu. Tiga orang dengan rutinitas berbeda, disatukan oleh kejengkelan yang sama: kuota yang mereka beli lenyap sebelum sempat dipakai.
Ada istilah hukum lama yang dipakai dalam berkas ini: penyalahgunaan keadaan. Terdengar berat di telinga awam. Terjemahan bebasnya sederhana saja: memanfaatkan posisi lemah orang lain demi keuntungan sendiri.
Rakyat butuh internet lebih dari mereka sempat baca syarat dan ketentuan.
Mahkamah sudah bicara. Operator wajib sediakan pilihan agar sisa kuota tetap bisa dipakai, entah lewat skema rollover, entah lewat bentuk lain yang bakal dirumuskan pemerintah pusat kemudian. Kemenangan, saya akui. Tapi jangan buru-buru tepuk tangan keras-keras dulu.
Putusan ini belum otomatis menghapus semua skema kuota hangus besok pagi.
Ada jarak lebar antara palu diketuk dan aturan itu benar-benar bekerja di ponsel jutaan orang. Jarak itu biasanya diisi peraturan turunan, rapat teknis antarkementerian, draf yang bolak-balik direvisi, dan kelelahan kolektif rakyat yang keburu lupa kenapa dulu mereka pernah kesal.
Saya pernah menyimpan tangkapan layar notifikasi “kuota Anda akan hangus dalam 24 jam” di galeri ponsel, entah kenapa, seperti menyimpan bukti sebuah perampokan kecil yang tak pernah dilaporkan ke mana pun karena nilainya dianggap terlalu remeh untuk diributkan.
