Selasa malam, tiga pejabat dicopot sekaligus. Penggantinya datang dari dunia keuangan dan militer. Tidak ada satu pun yang paham gizi. Tapi mungkin memang bukan itu yang sedang dicari.

Pagi itu Dadan Hindayana masih mendampingi Presiden Prabowo. Mereka pergi ke dapur MBG di Palmerah. Lalu ke SMPN 111 Jakarta. Melihat kotak-kotak makan yang sudah disiapkan. Entah apa yang mereka bicarakan di sana. Mungkin soal menu. Mungkin soal distribusi. Mungkin tidak ada yang penting.

Malamnya, Dadan dicopot.

Bukan hanya dia. Dua wakil kepala juga ikut dicopot sekaligus. Brigjen Polisi Sony Sonjaya. Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Tiga orang dalam satu malam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengumumkannya di Istana, dengan kalimat yang sudah kita hafal bunyinya: “disertai ucapan terima kasih atas kerja keras dan dedikasi.”

Kalimat itu selalu terdengar hangat. Dan selalu terasa seperti pintu yang ditutup rapat di depan wajah seseorang.

Alasan resminya: masalah kedisiplinan. Catatan-catatan selama satu setengah tahun evaluasi.

Catatan apa?

Tidak dijelaskan.

Kedisiplinan seperti apa?

Juga tidak dijelaskan.

Di sini kita sudah terbiasa. Pengumuman resmi di negara ini sering datang dengan alasan yang terdengar cukup serius untuk diucapkan, tapi tidak cukup spesifik untuk dipertanyakan. Kita dengar, kita angguk, kita lanjutkan hari.

“Ada yang salah, tapi apa yang salah tidak boleh terlalu jelas terucap. Kalau terlalu jelas, ia jadi pertanyaan yang lebih besar.”

Yang kemudian kita tahu: penggantinya adalah Nanik S. Deyang, sebelumnya Wakil Kepala BGN. Dua wakil kepala baru: Agustina Arumsari dari BPKP, lembaga pengawasan keuangan negara, dan Mayjen TNI Trenggono, perwira aktif TNI Angkatan Darat, sebelumnya di PT Agrinas Pangan Nusantara.

Tidak satu pun dari mereka berlatar belakang ilmu gizi.

Tidak satu pun.

Di sebuah badan yang namanya Badan Gizi Nasional.

Tentu saja ini bisa dijelaskan. Selalu bisa dijelaskan.

BGN bukan soal ilmu gizi semata, kata orang-orang yang akan membelanya. Ia soal manajemen. Logistik. Pengawasan keuangan. Dan bukankah perwira TNI itu disiplin? Bukankah orang BPKP pandai menghitung?

Masuk akal. Sangat masuk akal.

Sama masuk akalnya dengan meminta seorang bendahara yang sangat jujur untuk memimpin rumah sakit. Toh, yang paling penting uangnya tidak bocor. Pasiennya sembuh atau tidak, itu urusan nanti.

Masalah yang diwariskan kepada pimpinan baru sesungguhnya tidak kecil. Sejak program Makan Bergizi Gratis mulai berjalan pada 6 Januari 2025 sampai 29 Mei 2026, dari 27.208 dapur yang beroperasi di seluruh Indonesia, 8.182 di antaranya pernah kena sanksi suspend. Hampir sepertiga. Tiga dari sepuluh dapur pernah bermasalah.

Masalahnya bukan soal laporan yang telat. Atau formulir yang salah isi.

Menunya membuat anak-anak muntah. Diare. Gangguan pencernaan. Ada yang diduga mark-up bahan baku. Ada yang dapurnya tidak punya fasilitas pengolahan limbah yang layak. Ada konflik antara mitra dan yayasan pengelola. Sepanjang 2026 saja, pengaduan ke kanal resmi SAGI 127 sudah menyentuh 3.615 aduan.

Ini masalah isi piring. Masalah yang bersentuhan langsung dengan perut anak-anak.

“Masuknya orang BPKP memberi sinyal yang cukup terang: yang paling dikhawatirkan bukan apakah anak-anak cukup gizi, melainkan apakah anggarannya cukup terjaga.”

Dan mungkin memang itu yang sedang diprioritaskan. Bukan karena pemerintah tidak peduli pada anak-anak. Tapi karena program yang lahir dari janji kampanye punya logika sendiri. Ia harus selalu terlihat berhasil. Angka distribusi harus naik. Laporan harus rapi. Foto-foto harus bagus.

Apakah makanannya bergizi atau tidak, itu pertanyaan yang lebih susah dijawab, dan lebih susah difoto.

Dadan Hindayana sendiri adalah ahli serangga dari IPB. Bukan ahli gizi murni, tapi setidaknya seorang ilmuwan, yang terbiasa dengan cara berpikir berbasis bukti. Ia dilantik oleh Jokowi pada Agustus 2024, dan bertahan di bawah Prabowo sampai malam Selasa itu.

Sekarang yang memimpin adalah kombinasi birokrat keuangan dan perwira militer aktif.

Bukan berarti mereka tidak kompeten. Tapi kompetensi yang mereka bawa adalah kompetensi kontrol, bukan kompetensi substansi. Ada perbedaan antara memastikan uang tidak bocor dan memastikan makanan benar-benar bergizi. Keduanya penting. Tapi kalau hanya satu yang dipilih, kita perlu tahu yang mana.

Ilmu gizi adalah ilmu yang terus berkembang. Ia butuh ruang untuk bertanya. Untuk bereksperimen. Untuk sesekali mengakui bahwa ada yang tidak berjalan sesuai teori. Komando militer yang terbiasa dengan kepatuhan vertikal tidak selalu nyaman dengan cara kerja seperti itu.

Yang paling tidak tahu apa-apa tentang semua ini adalah mereka yang paling berkepentingan.

Anak-anak yang setiap hari membuka kotak makan siang mereka. Tidak tahu siapa yang dicopot. Tidak tahu siapa yang dilantik. Tidak tahu apa itu BPKP atau PT Agrinas Pangan Nusantara.

Mereka hanya tahu satu hal: apakah makanannya enak atau tidak. Apakah perutnya kenyang atau tidak. Apakah besok ada lagi atau tidak.

Semoga pimpinan yang baru juga tahu satu hal itu.

Atau paling tidak, sesekali datang ke sekolah, duduk bersama anak-anak, dan makan dari kotak yang sama.

Sumber: Kompas, Tempo, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Antara, dan Detik, diterbitkan 2-3 Juni 2026. Data SPPG yang disuspend bersumber dari pernyataan resmi BGN.