Baiq Nuril Maknun masih merasakannya. Sensasi mual yang merayap di tenggorokan setiap kali ingatan itu datang, membawanya kembali ke kantor sekolah di Lombok, tempat ia dulu bekerja sebagai juru tulis. Kepala sekolah, atasan yang seharusnya menjadi teladan, kerap memanggilnya masuk. Ia membisikkan kata-kata kotor, merinci fantasi rendah tentang tubuh perempuan, tentang apa yang ingin ia lakukan pada Nuril. Perempuan berusia empat puluh satu tahun itu, ibu dari tiga anak yang taat beribadah, hanya bisa gemetar. Ia memohon agar pria itu berhenti, namun kuasa jabatan adalah cambuk yang menakutkan. Ancaman pemecatan selalu membayangi.
Lebih dari lima puluh kali ia menelan ludah, membiarkan kehormatannya diinjak-injak oleh lisan pria tersebut.
Puncaknya, Nuril merekam satu percakapan menjijikkan itu. Ia butuh bukti. Ia butuh pelindung. Rekaman itu tersebar, sampai ke telinga orang lain, lalu ke Dinas Pendidikan. Apa yang ia dapat? Bukan perlindungan, melainkan pemecatan. Pria itu justru membalikkan keadaan dengan menuntut Nuril atas tuduhan pencemaran nama baik.
Dunia menjungkirbalikkan logika. Nuril, sang korban, justru mendekam dalam jeruji besi selama dua bulan pada tahun dua ribu tujuh belas. Pengadilan sempat membebaskannya, namun jaksa tidak menyerah. Mahkamah Agung, dengan dingin, menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menghukumnya. Mendistribusikan informasi yang melanggar kesusilaan, begitu bunyi vonisnya. Enam bulan penjara. Denda lima ratus juta rupiah.
Pria itu? Dia bebas. Dia bahkan mendapat promosi jabatan di pemerintah kota. Saat diminta tanggapan, dia hanya berucap, biarkan Tuhan menyelesaikan masalah ini.
Nuril menatap sawah dan ladang jagung di sekitar rumahnya di Mataram dengan mata yang lelah. Ia adalah perempuan yang tegak, namun hatinya sempat remuk. Ada saat di mana ia mengendarai sepeda motor dan membayangkan menabrak jembatan, membiarkan air sungai menelan segala sesak dan ketidakadilan yang merenggut napasnya. Anak-anaknya adalah satu-satunya alasan ia masih bertahan. Mereka yang membuatnya tetap tegak dalam doa-doa malam yang ia ajarkan dengan penuh kasih.
Petisi daring membanjiri ruang siber. Lebih dari tiga ratus ribu tanda tangan menuntut amnesti. Presiden Joko Widodo akhirnya berjanji menggunakan otoritasnya. Sesuatu yang disebut Nuril sebagai gunung kebaikan yang dijatuhkan dari langit. Namun, di balik janji manis itu, ada luka yang tak kunjung sembuh di tubuh hukum negeri ini.
Kasus Nuril adalah retakan di dinding beton patriarki. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat ratusan ribu kasus serupa setiap tahun, dan angka yang tidak tercatat jauh lebih besar. Survei menunjukkan empat puluh satu persen perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, emosional, atau ekonomi dalam hidup mereka. Nuril tidak sendirian, namun dia adalah suara bagi mereka yang ketakutan.
Banyak perempuan datang menemuinya setelah ia bebas, berbagi kisah serupa tentang atasan yang kurang ajar. Mereka semua bungkam karena takut. Sistem hukum kita memang masih cacat, penuh dengan budaya menyalahkan korban dan penolakan terhadap kebenaran. Pria itu bebas, Nuril terancam penjara. Hukum seperti pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Upaya mengubah undang-undang kekerasan seksual masih terbentur tembok tebal kelompok konservatif yang memuja nilai-nilai semu. Mereka takut pada keadilan, takut pada kebebasan perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Sementara itu, undang-undang ITE terus menjadi senjata makan tuan bagi warga biasa, digunakan untuk membungkam kebenaran, untuk dendam, untuk memenjarakan mereka yang jujur.
Nuril kini tahu harga keberanian.
Dia menatap tajam ke depan. Dia mengajak perempuan lain untuk tidak takut melawan. Jangan berdiam diri saat martabat diinjak. Jika kita tidak bicara, siapa lagi? Jika kita tidak melawan, siapa yang akan memerdekakan kita dari kezaliman yang terselubung di balik seragam dan jabatan? Keberanian memang bukan tanpa luka, tapi hanya itu jalan keluar dari kegelapan.
