Politik negeri ini tidak ubahnya panggung sandiwara. Kita duduk di kursi penonton, menyaksikan drama yang terkadang membuat darah mendidih karena kemarahan, namun di saat lain membuat kita tertawa getir melihat betapa bodohnya skenario yang dimainkan. Tulungagung baru saja memberi kita pertunjukan paling komedik dalam musim pilkada tahun ini. Seorang bupati dilantik di Kementerian Dalam Negeri, mengenakan seragam kebesaran, lalu tiga menit kemudian dia melepaskan jabatan itu untuk kembali meringkuk di balik jeruji besi KPK.
Tiga menit. Waktu yang cukup untuk menghirup napas lega, lalu segera dipaksa menahan napas dalam status tahanan.
Syahri Mulyo memenangkan hati pemilihnya dari dalam sel. Dia sudah menyandang status tersangka korupsi proyek infrastruktur saat namanya masih tercantum di surat suara. Rakyat tetap mencoblosnya. Kontraktor yang memberi uang miliaran rupiah mungkin ikut tersenyum lebar saat dia dinyatakan menang. Ini adalah potret buram sebuah paradoks. Kita memuja orang yang diduga merampok uang kita sendiri, lalu menyerahkan kembali kunci lemari negara ke tangannya dengan sukarela.
Undang-undang pilkada menjadi kawan karib bagi koruptor. Aturannya mengunci rapat setiap celah agar partai tidak bisa mengganti calon meskipun si orang itu sudah menjadi tersangka. Kita bersembunyi di balik asas praduga tak bersalah. Kita bersikap seolah-olah korupsi adalah sekadar dugaan administratif yang tidak perlu dipermasalahkan sebelum hakim mengetuk palu di pengadilan.
Sembilan tersangka korupsi maju dalam pilkada serentak kemarin. Syahri hanya salah satu bintang utamanya.
Kita tidak bisa memaki rakyat yang memilih mereka. Rakyat bukanlah robot yang bisa diprogram ulang setiap kali berita korupsi muncul di layar kaca. Rakyat memilih apa yang disodorkan partai di depan mata. Partai-partai ini pun dengan teguh mempertahankan calon yang bermasalah. Mereka tidak punya stok manusia lain yang lebih bersih, atau mungkin mereka memang sengaja mengkader koruptor sebagai investasi masa depan yang menguntungkan.
Biaya pilkada menguras triliunan rupiah dari kas negara. Kita menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk melantik seorang pejabat yang bahkan tidak sempat duduk di kursi kantornya sendiri. Dia dilantik, kemudian langsung dinonaktifkan. Sebuah lawakan mahal yang dibiayai oleh pajak kita.
Negara harus berhenti bersikap naif. Revisi undang-undang bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita masih punya sedikit sisa harga diri. Berikan partai kewenangan untuk membuang calon yang sudah ditetapkan menjadi tersangka korupsi. Jangan biarkan hukum tertawa sendiri karena aturan yang dibuatnya ternyata melindung penjahat dengan begitu rapi.
Jangan lagi mengizinkan panggung demokrasi diisi oleh orang-orang yang sudah tercium busuk oleh penyidik. Jika kita terus membiarkan sirkus ini berjalan, kita pantas disebut sebagai bangsa yang paling gemar menertawakan kehancurannya sendiri. Tiga menit jabatan itu cukup menjadi bukti bahwa sistem kita sedang sakit parah dan membutuhkan pisau bedah yang tajam, bukan sekadar komedi yang diulang-ulang.
