Bayangkan sebuah negeri. Setiap keputusan turun, dan semua kepala mengangguk. Tidak ada yang bertanya. Tidak ada yang mengangkat tangan. Tidak ada yang berbisik bahwa kebijakan itu perlu ditinjau ulang.
Keheningan semacam itu, kalau dibiarkan cukup lama, akan berubah jadi sesuatu yang lain.
Ketika tak ada yang mengawasi
Kritik, sesungguhnya, adalah semacam pengawas yang tak digaji. Ia melihat kebijakan yang merugikan, yang tak transparan, yang berpotensi disalahgunakan. Ketika suara itu diredam, keputusan berjalan sendiri, tanpa koreksi dari siapa pun.
Freedom House pernah mencatat, kebebasan media dan kebebasan berpendapat yang menyusut akan membuat penyalahgunaan kekuasaan makin sulit terdeteksi.
Data KPK berbicara serupa. Sepanjang 2020 hingga 2024, lembaga itu menangani 2.730 perkara korupsi, menetapkan 691 tersangka. Penangkapan-penangkapan itu berawal dari 21.189 laporan masyarakat dari berbagai daerah. Tahun 2025, seperti dilaporkan Kompas Nasional, KPK kembali menangani 116 perkara lewat 11 operasi tangkap tangan, dengan jumlah tersangka yang sama, 116 orang.
Angka-angka itu diam, tapi cukup untuk menunjukkan siapa yang selama ini ikut menjaga pintu.
Kebijakan yang berjalan tanpa telinga
Sebuah pemerintahan tidak bisa digenggam oleh segelintir orang saja. Ia membutuhkan suara dari warga biasa, dari akademisi, dari media, untuk mengetahui bagaimana kebijakan itu benar-benar dirasakan di lapangan.
Tanpa kritik, kebijakan berjalan tanpa umpan balik yang jujur. Bank Dunia pernah menegaskan, transparansi dan keterlibatan warga adalah faktor penting bagi kinerja pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik.
Juni 2026, mahasiswa turun ke jalan. Mereka menyuarakan kekhawatiran soal kebijakan ekonomi pemerintah, terutama pembiayaan program-program besar negara dan dampaknya terhadap kondisi fiskal.
Media yang memilih diam
Selain rakyat, media adalah penjaga yang lain. Lewat liputan dan investigasi, media membongkar kesalahan kebijakan, pemborosan anggaran, dugaan korupsi, dan berbagai persoalan lain yang menyangkut kepentingan orang banyak.
Jika kritik terhadap pemerintah dianggap tabu, atau berisiko, media akan menghindari liputan yang sensitif, karena tekanan dari pihak-pihak tertentu.
Ini yang terjadi di setiap demonstrasi bulan Juni itu. Dari sekian banyak stasiun televisi, hanya satu yang meliput situasi di lapangan.
Ketika kebebasan media melemah, publik kehilangan akses pada informasi yang penting. Diskusi publik jadi tak sehat. Kemampuan menilai kebijakan pemerintah secara objektif ikut menyusut.
Suara yang perlahan mengecil
Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang berani bicara, berani mengkritik, berani berdiskusi soal persoalan bersama. Ketika kritik tak lagi diterima, ketika ia dianggap ancaman, banyak warga memilih diam, takut pada tekanan, pada stigma, pada konsekuensi yang tak terlihat tapi terasa.
Ruang publik yang seharusnya menjadi tempat pertukaran gagasan, perlahan menyempit.
Dampak yang paling nyata dari tak adanya yang berani mengkritik pemerintah adalah keputusan politik yang makin dikuasai segelintir pihak yang tak bertanggung jawab. Jika ini berlangsung terus, kualitas demokrasi melemah, karena hak-hak sipil tak lagi terlindungi secara optimal. Warga kehilangan keberanian untuk bersuara terbuka, seperti yang seharusnya mereka lakukan.
Kritik yang disampaikan dengan bertanggung jawab bukanlah ancaman bagi sebuah negara. Pejabat pemerintah semestinya melihatnya sebagai cara untuk menjaga jalan tetap lurus.
Apa yang akan terjadi pada sebuah negeri, jika suara begitu banyak warganya dicabut, dibungkam dari segala arah?
