Moskow kembali menjadi pusat perhatian. Pejabat intelijen Amerika Serikat mengeluarkan peringatan kepada para pembuat undang-undang mengenai keinginan Rusia untuk kembali campur tangan dalam pemilihan presiden mendatang. Narasi lama muncul kembali. Kremlin menginginkan kemenangan Donald Trump. Namun, realitas di lapangan tidak sesederhana sekuel film yang bisa kita tebak alurnya.
Pertanyaan mendasar muncul. Mengapa Putin ingin kembali mengutak-atik demokrasi Amerika? Kita harus melihat fakta bahwa pemerintahan Trump tidak selalu memberikan kemenangan kebijakan luar negeri bagi Rusia. Washington mengirimkan bantuan senjata mematikan ke Ukraina yang kini terkunci dalam perang proksi melawan separatis dukungan Rusia. Kedua negara bersilang pendapat dalam berbagai krisis, mulai dari konflik di Suriah hingga kekacauan politik di Venezuela. Trump juga menarik Amerika keluar dari Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah, langkah yang menuai kecaman keras dari Kremlin.
Rusia menanggung beban berat akibat konfrontasi dengan Washington. Departemen Keuangan di bawah Trump terus menjatuhkan sanksi agresif terhadap Rusia atas campur tangan pemilu 2016 dan pendudukan Krimea pada 2014. Amerika juga bergabung dengan sekutunya dalam mengusir puluhan diplomat Rusia setelah kasus peracunan mantan mata-mata Rusia yang tinggal di Inggris.
Meski demikian, dua hal patut diingat. Pada 2016, Rusia menghadapi prospek kemenangan Hillary Clinton yang menjadi kekhawatiran besar bagi Kremlin. Terlepas dari dinginnya hubungan Moskow dan Washington, Trump tetap menaruh simpati pribadi kepada Putin. Kebencian Putin terhadap Clinton merupakan catatan publik.
Pada 2011, Putin yang kala itu menjabat Perdana Menteri menyalahkan Amerika dan Clinton atas protes anti-pemerintah pasca tuduhan kecurangan pemilu parlemen. Sikap keras Clinton terhadap Rusia membuat Kremlin gerah. Sebaliknya, kandidat Trump adalah pengagum terbuka Putin. Dia pernah menyatakan harapan di media sosial agar pemimpin Kremlin tersebut menjadi sahabat terbaiknya.
Pola tersebut tidak berubah selama masa jabatan Trump. Puncaknya, dalam pertemuan puncak Helsinki tahun 2018, Trump menilai pernyataan Putin tentang campur tangan pemilu lebih berharga daripada penilaian pejabat intelijennya sendiri. Dia menyatakan kepercayaan kepada Putin yang secara kuat membantah tuduhan tersebut di hadapan publik.
Trump merupakan sosok yang sudah dikenal dengan baik oleh Moskow. Putin menekankan pentingnya membangun hubungan pribadi dengan lawan bicaranya, seperti yang dia lakukan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sementara itu, pejabat intelijen dan penegak hukum Amerika tetap waspada terhadap ancaman campur tangan Rusia melalui disinformasi dan propaganda.
Direktur FBI Christopher Wray tahun lalu menyebut kampanye pengaruh Rusia terus berlanjut tanpa henti. Mereka menggunakan media sosial, berita palsu, dan persona palsu untuk memicu perpecahan serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Ancaman ini tidak terbatas pada siklus pemilu, melainkan menjadi ancaman sepanjang tahun. Respons Trump terhadap penyelidikan Rusia yang kerap meremehkan badan intelijen juga menguntungkan strategi Rusia dalam mengikis kepercayaan publik terhadap supremasi hukum dan pemerintah.
Seperti tahun 2016, Moskow tetap menggunakan skenario bantahan yang sama. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyebut pesan-pesan tersebut sebagai bentuk paranoia yang akan semakin meningkat mendekati pemilihan. Dia membantah semua tuduhan itu dengan menyebutnya tidak memiliki kaitan dengan kebenaran. Permainan ini terus berlanjut di bawah bayang-bayang ketegangan global yang belum menemui titik terang.
